Masih Berstatus Lahan Hijau, Griya Bambu Kuning Diduga Kuat Melanggar Perda dan Melakukan Pembohongan Publik

  • Bagikan
Lokasi pembangunan Perumahan Griya Bambu Kuning di Desa Kepunten, Tulangan, Sidoarjo. Foto: Istimewa

Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Kontroversi pembangunan perumahan Griya Bambu Kuning seluas 5 hektar yang berlokasi di Desa Kepunten, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, sepertinya belum berakhir. Pihak Developer tetap melanjutkan pembangunan dan penjualan perumahan tersebut, meski status lahan sampai berita ini ditulis masih dipertanyakan.

Menurut Ketua Forum Rakyat Anti Korupsi (for AKSI), Slamet Hariyanto, mengatakan bahwa pembangunan perumahan Bambu Kuning telah melanggar hukum. Status lahan adalah hijau, yang berarti peruntukannya adalah untuk pertanian, bukan perumahan.

“Pihak Pengembang Griya Bambu Kuning telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Pelanggaran pada Perda Nomor 6 Tahun 2009 itu otomatis juga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena salah satu syarat dikeluarkannya IMB adalah Izin Lokasi yang harus sesuai dengan peruntukan lahan, yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2,” kata Slamet dengan nada geram.

Slamet menambahkan, bahwa ketika status tanah masih belum beres, maka otomatis IMB tidak akan bisa diurus. Kuat dugaan pembangunan Griya Bambu Kuning belum mengantongi ijin dan rumah yang dibangun belum memiliki IMB.

“IMB tidak mungkin bisa keluar ketika status tanah belum selesai, otomatis rumah yang dijual tidak akan bisa mendapatkan sertifikat,” ucap Slamet tegas.

Selain pelanggaran pada Perda di atas, menurut slamet Pihak pengembang Griya Bambu Kuning telah melakukan pembohongan publik.

“Menurut saya, konsumen belum mengetahui soal itu, kalau konsumen tahu maka saya yakin mereka akan mengurungkan niatnya membeli. Bagi saya perumahan Griya Bambu Kuning telah melanggar UU Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 yang mengatakan bahwa, Penjual tidak boleh menjual barang tidak sesuai dengan iklan, atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Hal seperti ini menurut saya tidak bisa didiamkan, saya akan teruskan kepada pihak terkait agar segera ditindak, agar kedepan tidak menambah korban lagi,” tandasnya.

Sementara itu, hasil penelusuran wartawan media ini di lapangan. Pernah terjadi protes dari para pembeli di Perumahan Griya Bambu Kuning di Kecamatan Wonoayu pada Januari 2016.

Ketika itu bahkan sempat masuk pemberitaan dalam sebuah media online. Pembeli memprotes dan menuntut pengembalian uangnya, karena perizinan yang belum juga dimiliki oleh pihak developer. Dan Pihak developer saat itu mengakui melalui penasehat hukumnya bahwa memang Griya Bambu Kuning belum mengantongi izin dikarenakan proses perubahan status lahan hijau ke kuning butuh waktu.

Selang lebih dari 1 tahun ternyata Perumahan Griya Bambu Kuning belum juga memiliki izin dan status tanahnya masih lahan hijau. (adi).

  • Bagikan