Sidoarjo  | JATIMONLINE.NET,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sidoarjo menggelar audiensi resmi dengan Bupati Sidoarjo bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (21/01/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bakesbangpol, Kepala DLHK, Kepala Dinas Pendidikan, serta perwakilan Dinas Kesehatan.

Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi kepengurusan PC PMII yang baru sekaligus mempertanyakan progres 14 program prioritas dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Dalam paparannya, Ketua PC PMII Sidoarjo, Muchammad Alfien Ananta, menyoroti empat isu strategis. Pertama, persoalan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS Jawa Timur 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sidoarjo mencapai 5,75 persen, tertinggi di Jawa Timur, meski dikenal sebagai kawasan industri.

Kedua, sektor pendidikan. Data verval Pusdatin Kemendikbudristek mencatat 10.457 anak tidak sekolah di Sidoarjo, terdiri dari 4.340 anak belum pernah sekolah, 3.504 anak putus sekolah, dan 2.613 anak lulus namun tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi ini dinilai ironis di tengah masifnya pembangunan fisik.

Ketiga, sektor infrastruktur. PMII menilai pembangunan di Sidoarjo mengalami paradoks antara betonisasi dan lemahnya perencanaan serta pengawasan. Sejumlah proyek mengalami keterlambatan, seperti gedung laboratorium dan perpustakaan SMPN 2 Prambon, revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo, serta Gedung Parkir Terpadu RSUD Notopuro yang terkendala kualitas beton dan pengawasan.

Keempat, sektor kesehatan. Sepanjang 2025, Sidoarjo mencatat kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Timur, dengan sekitar 270 kasus baru hingga Oktober 2025, yang dinilai mengancam kualitas sumber daya manusia.

Secara statistik, pertumbuhan daerah terlihat positif. Namun secara kualitas, pembangunan dinilai belum menyentuh persoalan mendasar seperti banjir, kemacetan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Bupati Sidoarjo menilai masukan berbasis riset dari mahasiswa sangat penting untuk memperkuat kebijakan, legislasi, dan pengawasan anggaran. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi lanjutan guna menindaklanjuti usulan yang disampaikan.

Audiensi ini menegaskan pentingnya kolaborasi mahasiswa dan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat serta mencegah konflik yang menghambat kinerja pemerintahan.

“Kami sangat terbuka lebar untuk melakukan sinergitas bersama dengan catatan sebagai mitra kritis, apalagi juga dilibatkan dalam hal perencanaan program-program pemerintah ke depannya,” tutup Alfien Ananta. (red).