Rp14,7 Miliar untuk Influencer, KPK Turun Tangan: Kemenbud dan KKP Diminta Bongkar Total Pengadaannya
Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan desakan kepada dua kementerian untuk membedah ulang proyek promosi digital bernilai fantastis. Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta tidak sekadar menerima laporan, melainkan mengaudit habis-habisan belanja jasa pemengaruh yang totalnya menyentuh angka Rp14,7 miliar.
Desakan itu muncul bukan tanpa sebab. KPK ingin memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi celah untuk praktik tidak beres maupun tumpang tindih kepentingan pejabat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan audit tersebut harus menyentuh semua lini. Menurutnya, penelaahan tidak boleh berhenti di laporan akhir saja.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan itu merupakan respons atas temuan yang lebih dulu dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga pemantau korupsi itu menemukan total delapan kontrak jasa influencer di dua institusi pemerintah.
Rinciannya cukup mencolok. Sebanyak lima kontrak berasal dari unit Museum dan Cagar Budaya yang pada 2024 masih berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Unit tersebut kini sudah berpindah ke Kemenbud. Sementara tiga kontrak lainnya dikerjakan KKP dalam rentang 2025 hingga 2026.
Jika dijumlahkan, seluruh kontrak itu bernilai Rp14,7 miliar. Pemenangnya sama: PT Rans Animasi Indonesia.
Perusahaan tersebut ditugaskan menayangkan berbagai materi promosi lewat tiga kanal besar milik RANS Entertainment, yakni Instagram, TikTok, dan YouTube. Selain itu, kontrak juga mewajibkan kehadiran Raffi Ahmad dalam beberapa agenda resmi kementerian.
Kehadiran Raffi inilah yang menjadi sorotan. Selain sebagai figur publik, Raffi saat ini mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Budi menekankan, penelusuran harus dimulai sejak tahap paling awal. Mulai dari bagaimana proyek direncanakan, siapa yang menentukan kebutuhan, hingga bagaimana kontrak dijalankan di lapangan.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 November 2026, ICW telah membeberkan kejanggalan dalam proyek tersebut. ICW menilai proses lelang terkesan sudah dikunci untuk satu perusahaan saja. Kondisi itu dinilai menutup peluang bagi penyedia jasa lain untuk ikut berkompetisi secara sehat.
ICW juga mempersoalkan posisi ganda Raffi Ahmad. Sebagai pejabat publik yang ikut tampil dalam kegiatan yang dibiayai negara, ICW menilai ada risiko konflik kepentingan yang tidak bisa dianggap sepele.
Kini, bola panas itu ada di tangan Kemenbud dan KKP. KPK menunggu apakah kedua kementerian berani membuka seluruh dokumen pengadaan itu ke publik. (rin/tin)


Tinggalkan Balasan