Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Ratusan massa Aliansi Sidoarjo Melawan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026) siang.

Aksi dimulai pukul 13.00 WIB. Massa terdiri dari PMII, GMNI, IMM, BEM, dan masyarakat sipil.

Mereka mengusung tagar #INDONESIASADAR. Aksi ini bertepatan dengan peringatan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mereka membawa kajian kritis terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Kajian itu kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD.

Ketua Umum PC PMII Sidoarjo, M. Alfien Ananta, menyampaikan orasi di atas mobil komando. Ia menegaskan sikap aliansi dengan kalimat langsung berikut:

“Aksi ini adalah bentuk ketegasan kami untuk mengingatkan rezim bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat tidak tinggal diam. Banyak hal yang perlu dievaluasi serta diawasi bersama, baik pada jajaran pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah.”

“Jika pusat bicara soal Astacita dan keberpihakan pada wong cilik, maka Sidoarjo justru mempertontonkan APBD yang pro-birokrasi, anti-rakyat kecil. Ini pengkhianatan terhadap amanat RPJMD dan UU,” tegas Alfien.

Koordinator Lapangan, Rizal Idul Fitrianto, menilai pemerintah dan DPRD hanya pencitraan di media sosial. Padahal, menurutnya, problem masyarakat di lapangan masih sangat banyak.

Kajian aliansi menemukan pemotongan anggaran kemiskinan dan stunting sebesar 18,4 persen atau Rp26,7 miliar. Anggaran infrastruktur perdesaan juga dipotong 14,2 persen atau Rp45,5 miliar.

Sebaliknya, Belanja Operasional Birokrasi dan TPP ASN justru naik 11,8 persen atau Rp68,5 miliar. Aliansi menilai APBD lebih pro-birokrasi daripada pro-rakyat.

Temuan paling serius adalah pelanggaran UU HKPD. Belanja modal hanya Rp784,65 miliar atau 13,98 persen dari total APBD Rp5,61 triliun.

Padahal, Pasal 147 UU No. 1 Tahun 2022 mewajibkan belanja modal minimal 40 persen. Kekurangannya mencapai 26,02 persen atau Rp1,46 triliun.

Di bidang kesehatan, prevalensi stunting melonjak dari 2,29 persen pada 2024 menjadi 10,60 persen pada 2025. Namun, iuran BPJS PBI dari APBD justru dipotong Rp12,4 miliar.

Kondisi itu dinilai mengancam status Universal Health Coverage (UHC) Sidoarjo. Di pendidikan, anggaran 20 persen didominasi gaji dan operasional pegawai sebesar 68 persen.

Sementara anggaran rehab ruang kelas, mebel, dan sarana siswa justru dipotong Rp8,2 miliar. Pendidikan dinilai hanya menjadi alat menggaji birokrasi.

Total Belanja Pegawai membengkak menjadi Rp648,7 miliar atau 32,10 persen dari APBD. Angka itu melampaui batas maksimal 30 persen dalam UU HKPD.

Kelebihannya sebesar 2,10 persen atau Rp42,4 miliar. Di tengah itu, TPP ASN diusulkan naik Rp68,5 miliar tanpa korelasi jelas dengan peningkatan layanan publik.

Belanja Tidak Terduga (BTT) juga melonjak 269,30 persen, dari Rp10 miliar menjadi Rp36,93 miliar. Aliansi mencurigai BTT sebagai pos siluman.

SiLPA TA 2025 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp656,37 miliar disebut terkuras 100 persen. SiLPA itu habis hanya untuk menutup defisit operasional birokrasi.

Atas temuan itu, Aliansi menyampaikan enam tuntutan. Pertama, DPRD diminta menolak Raperda P-APBD 2026 dan mengaudit ulang program OPD agar selaras RPJMD.

Kedua, belanja modal harus dinaikkan hingga 40 persen sesuai UU HKPD. Proyeknya harus berdampak ekonomi, bukan proyek kosmetik.

Ketiga, Bupati diminta membuka transparan KPI yang menjadi dasar pemberian TPP. Uang rakyat harus menghargai produktivitas, bukan sekadar kehadiran.

Keempat, alokasi perlindungan sosial harus ditambah untuk buruh, petani, nelayan, dan UMKM. Kelima, digitalisasi pajak dan retribusi harus dijalankan penuh dan transparan.

Keenam, segera bentuk Satgas Pendidikan. Aliansi menyoroti masih maraknya pungli, bullying, dan pencabulan oleh oknum pendidik.

Hingga sore hari, aksi berlangsung dinamis dengan pengawalan aparat keamanan. Aliansi menegaskan akan terus mengawal hingga APBD kembali ke pangkuan rakyat. (red).