Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KBS, Diduga Siapkan Uang Rp2,41 M untuk Tutup Perkara
Surabaya | JATIMONLINE.NET,- Modus baru dalam perkara tindak pidana korupsi di lingkup Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali diungkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, MN, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, NW, Anggota Badan Pengawas PDTS KBS, EES, serta seorang advokat, MM.
Usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis (19/11/2026), keempat tersangka tersebut langsung ditahan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat (20/11/2026) pukul 00.00 WIB.
Sembari mengenakan rompi tahanan dengan kedua tangan terborgol, mereka menghindari sorotan kamera dan terus menaikkan masker sampai menutupi wajah, mulai dari keluar ruang pemeriksaan hingga tiba di tahanan.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, memaparkan, kejadian bermula pada Februari 2025, saat Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Sewa Tenant.
“Tersangka NW dan MN menghubungi EES lalu menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” papar I Gede Punia Atmaja.
Selanjutnya, EES memperkenalkan NW dan MN dengan Advokat MM, serta meminta untuk mengupayakan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ditutup.
“MM juga meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Uang dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Direksi PDTS KBS,” bebernya.
“NW dan MN memerintahkan kepada Sutini, selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MM. Namun uang tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” imbuh I Gede Punia Atmaja.
Guna keperluan pendampingan, MM sebelumnya juga meminta biaya pendampingan atau *lawyer fee* sebesar Rp100 juta. Guna mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, NW, MN, EES, dan MM diduga bersekongkol dengan cara membuat perjanjian.
“Seolah-olah ada kerja sama layanan jasa hukum, dengan membuat laporan, ulasan, menyusun Perjanjian Kerja Sama KBS fiktif, dan merancang kwitansi honorarium konsultan hukum, serta biaya pendamping layanan hukum litigasi,” urainya.
“Total biaya yang dilaporkan sebesar Rp2,41 miliar, dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah,” sambung I Gede Punia Atmaja.
Selain itu, terdapat pula modus pengeluaran kas PDTS KBS pada tahun 2025 sebesar Rp707.775.022 dan tahun 2026 sebesar Rp152.784.430 sebagai kegiatan operasional perusahaan, BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tandas I Gede Punia Atmaja. (man).


Tinggalkan Balasan