Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 kini menjadi bola liar yang isunya kian hari kian membesar dan kemana mana. Diantara lembaga yang mempermasalahkan PSN di PIK 2 itu adalah MUI Pusat dan FPI. Isu ramainya PSN dan PIK 2 awalnya disuarakan oleh Said Didu.

Muhammad Rofii Mukhlis, Ketua Barisan Ksatria Nusantara, yang akrab disapa Gus Rofi’i ketika dihubungi melalui Telpon selulernya, menyesalkan sikap MUI yang tidak memahami persoalan PSN di PIK 2, lalu bersikap seolah-olah Proyek PSN di PIK 2 itu adalah proyek yang bermasalah dan harus dihentikan.

Gus Rofii, Ketua BKN menyesalkan sikap MUI yang tidak memahami antara PSN, sebagai proyek pemerintah yang berdiri diatas tanah milik perhutani, oleh MUI dikira PSN itu proyek PIK 2 yang dalam pembelian tanah millik warga dan pembayarannya bermasalah.

Tanah PSN yang posisinya disebelah tanahnya PIK 2

Dalam keterangan persnya pada (7/1/2024) lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH. Masduki Baidlowi menyatakan MUI menegaskan PSN PIK 2 harus segera dihentikan

Kesalahpahaman MUI terkait PSN dan PIK 2 itu bahkan sampai pada sikap mau mendatangkan tim apraisal untuk menilai harga tanah dalam proyek PSN. KH. Masduki Baidlowi tidak memahami kalau PSN di PIK 2 itu tanahnya bukanlah tanah milik warga, malainkan tanah milik perhutani.

Dengan mengirimkan Video gambar tanah kepada wartawan media ini, Gus Rofii menjelaskan bahwa tanah yang akan dibangun proyek PSN di PIK 2 itu bukanlah proyeknya PIK 2.

“Tanah perhutani dengan tanah PIK 2 itu berbeda. Memang tanahnya ada di sebelah tanah PIK 2, tapi tanah yang di jadikan proyek PSN itu milik perhutani. Jadi proyek PSN ini tidak ada tanah warga yang dirugikan,” terang Gus Rofii.

Bukti surat FPI, bahwa MUI juga pemahamannya salah tentang PSN dan PIK 2

Gus Rofiii menyesalkan MUI juga FPI yang menganggap PSN dan PIK 2 itu adalah hal yang sama. “Dari input informasi yang salah itu bisa berakibat salah output dalam bersikap. PSN itu adalah proyek stategis pemerintah, yang tanahnya milik pemerintah, yang membangun swasta,” jelas Gus Rofii.

Dalam wawancara di sebuah kanal Youtube Sandi Tumewu, Gus Rofii menuturkan, bahwa dalam proyek PSN itu nanti yang membangun adalah swasta. Disitu pemerintah dapat keuntungan karena tidk mengeluarkan duit untuk pembangunan proyek PSN tersebut.

“Pemerintah mendapatkan keuntungan kalau PSN itu dibangun oleh swasta karena tidak mengeluarkan duit. Disamping juga alamnya akan aman karena lingkungannya dijaga. investor yang akan membangun itu berkomitmen akan menambah jumlah luasan hutan mangrufnya. Dari yang asalnya 91 ha menjadi 541 ha. Jadi tempat wisata, laut yang akan mengalami abrasi bisa aman, ada taman safari, ada wisata kebhinnekaan dll,” terang Gus Rofi’i.

Karena itu Gus Rofii berharap pak Prabowo melanjutkan program PSN itu karena dampaknya baik, baik secara percepatan pembangunan dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat disekitar PSN itu.

Dalam sebuah keterangan dimedia, pihak manajemen PIK 2 dibawah naungan Agung Sedayu Grup menjelaskan bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah hal yang berbeda, PSN tidak dirancang secara asal asalan dan tidak mengambil lahan produktif warga masyarakat.

Manajemen pihak PIK 2 menegaskan, pembangunan PSN itu tidak dilakukan secara asal asalan dan tidak mengambil tanah produktif masyarakat. Dengan pembangunan PSN di sekitar pesisir itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat.

Sementara itu, FPI berencana demo PSN PIK 2. Seperti keterangan dalam surat FPI rencana mendemo PSN itu bisa diduga bahwa FPI salah paham terkait proyek PSN. Dalam poin 2 ada kalimat meng – PSN – kan PIK 2, itu bukti bahwa FPI tidak mengerti apa yang dipermasalahkan dalam demo itu. (mnr).