Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo melontarkan kritik keras terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bandi–Mimik. Kritik itu disampaikan dalam Konsolidasi Akbar bertajuk “Marhaban Ya Melawan: Sidoarjo Gagal Membaik” yang digelar pada 24 Februari 2026.

PMII menilai, berbagai program prioritas yang selama ini diklaim berhasil belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Meski data statistik menunjukkan pertumbuhan, kondisi riil di lapangan dinilai masih diwarnai banjir, jalan rusak, persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, hingga layanan kesehatan yang belum optimal.

Di sektor pendidikan, PMII mencatat masih adanya ketimpangan fasilitas sekolah antarwilayah, rendahnya transparansi anggaran, serta kesejahteraan guru honorer yang belum menjadi perhatian serius. Sejumlah sekolah dasar dan menengah disebut masih mengalami keterlambatan pembangunan dan minim sarana pendukung.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, PMII menyoroti belum optimalnya program penciptaan lapangan kerja. Kawasan industri dinilai belum sepenuhnya berpihak pada tenaga kerja lokal, ditambah minimnya pelatihan kerja yang relevan serta perlindungan bagi pekerja informal.

Kondisi kesehatan masyarakat juga dinilai berada pada situasi mengkhawatirkan. PMII mencatat peningkatan angka stunting menjadi 10,6 persen serta tingginya kasus HIV/AIDS yang mencapai sekitar 270 kasus baru hingga Oktober 2025. Selain itu, antrean panjang fasilitas kesehatan dan keterbatasan tenaga medis masih menjadi keluhan utama warga.

Masalah infrastruktur turut menjadi sorotan. Jalan rusak, drainase buruk, banjir tahunan, dan kemacetan dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan pembangunan. PMII menilai perbaikan yang dilakukan masih bersifat tambal sulam dan belum menyentuh solusi jangka panjang.

Program Pusat Kreativitas Anak Muda juga dinilai belum berjalan efektif. Aktivitas yang tidak rutin, minimnya transparansi capaian, serta tidak adanya korelasi langsung dengan penurunan pengangguran pemuda menjadi catatan kritis PMII terhadap program tersebut.

Atas kondisi itu, PMII menyampaikan delapan tuntutan utama, mulai dari menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, percepatan perbaikan jalan rusak, evaluasi total sistem drainase dan tata ruang, hingga program ketenagakerjaan yang berpihak pada pemuda dan tenaga kerja lokal. PMII juga mendesak transparansi program pemerintah, penyelesaian proyek mangkrak, serta realisasi janji kampanye kepala daerah.

Ketua Umum PMII Cabang Sidoarjo, Muchammad Alfien Ananta, menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan daerah.

“Perlawanan ini adalah wujud cinta kami kepada Sidoarjo. Kami melihat satu tahun kepemimpinan belum menghadirkan perubahan mendasar bagi rakyat. Mahasiswa tidak akan diam ketika kebijakan berjalan tanpa kontrol,” ujar Alfien.

Ia menambahkan, PMII akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berhenti pada narasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. (red).