Pasuruan | JATIMONLINE.NET,- KPU RI telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Jum’at (3/11/2023). DCT meliputi DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Pasuruan DCT ini kemudian menimbulkan polemik. Pasalnya, kemudian diketahui ada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang kini telah pindah partai.

Mereka adalah KH. Saifulloh Damanhuri, S.Pd.I, Moh. Aminuddin dan Hj. Faizaturrohmah, S.Pd.I. Ketiga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan itu sebelumnya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun kini berangkat mencalonkan anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra.

Ketua DPC PPP Kabupaten Pasuruan, H. Habibulloh bersuara keras soal ini. Sebab selama ini tidak pernah ada komunikasi terkait hal itu.

“Mereka kan wakil rakyat, pejabat negara, seharusnya mengedepankan etika dan rasa malu. Kenapa malah sembunyi-sembunyi dan sepertinya dengan sengaja mengulur waktu sampai munculnya DCT ini,” kata Gus Habib tegas.

Diberhentikan, Tak Lagi Miliki Hak dan Kewenangan Sebagai DPRD

Menurut Gus Habib, Anggota DPRD Propinsi, kabupaten dan kota yang ikut pileg (nyaleg) 2024 namun pindah ke parpol lain, akan segera diberhentikan.

“Kalau saya lebih pada aturan yang berlaku saja. Ada Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.4/4367/Otda tertanggal 16 Juni 2023. Surat itu berisi tentang pemberhentian anggota DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri partai politik yang berbeda dengan parpol yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024,” jelas Gus Habib.

“Pada diktum keempat yang tertulis pada surat tersebut, ditegaskan anggota DPRD propinsi, kabupaten/kota yang nyaleg dari parpol berbeda, maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT. Semoga ketentuan itu dipahami oleh mereka, kalau hak dan kewenangan sebagai anggota DPRD masih mereka ambil dan jalankan, maka menjadi urusan penegak hukum,” pungkas Gus Habib. (dar).