Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Kementerian Keuangan berencana memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang disiapkan adalah evaluasi rutin setiap dua bulan guna memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, jaringan pegawai dari berbagai unit di bawah Kemenkeu akan dilibatkan dalam proses tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa ke depan akan dibentuk tim khusus yang bertugas memantau langsung pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Di lapangan kami punya banyak personel dari perbendaharaan dan unit lain, termasuk dari DJKN. Nanti akan kita bentuk tim yang memonitor kondisi di seluruh daerah,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, evaluasi berkala ini akan memberikan gambaran nyata terkait pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

Ia juga menekankan bahwa sistem pengawasan akan dibuat independen, sehingga tidak hanya bergantung pada internal BGN. Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Purbaya menegaskan tidak akan ada kompromi terhadap hasil evaluasi. Ia memastikan setiap temuan akan disampaikan secara terbuka sesuai kondisi yang ada.

“Kalau hasilnya buruk, ya kita katakan buruk. Bahkan kalau rekomendasinya harus ditutup, ya ditutup. Itu juga sejalan dengan arahan dari pihak BGN,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pengawasan akan semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang. Bahkan, menurutnya, permintaan evaluasi justru datang dari pihak BGN sendiri.

“Saya melihat ini sebagai kebutuhan bersama. Evaluasi dua bulanan itu juga atas permintaan mereka, bukan semata-mata intervensi dari kami,” katanya.

Selain pengawasan anggaran, pemerintah juga akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam program MBG. Salah satunya dengan menambah jumlah tenaga ahli gizi.

Purbaya menyebut langkah tersebut penting agar kualitas makanan tetap terjaga sesuai standar gizi yang ditetapkan.

“Kita ingin memastikan makanannya benar-benar bergizi. Soal teknis, tentu ada ahlinya, dan mereka akan menambah tenaga ahli gizi untuk memperkuat program ini,” pungkasnya. (ris/sis).