Surabaya | JATIMONLINE.NET,-  Pemerintah memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap menjadi salah satu agenda yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah bahkan menyatakan siap menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) begitu DPR RI mengambil langkah sebagai pengusul inisiatif.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo telah berulang kali menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset perlu segera direalisasikan. Pemerintah pun terus berkomunikasi dengan DPR untuk memantau perkembangan proses legislasi tersebut.

“RUU Perampasan Aset jelas. Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan itu sesuatu yang harus dan menjadi prioritas,” kata Supratman saat ditemui di Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).

Menurut Supratman, pemerintah saat ini masih menanti langkah DPR karena RUU tersebut berada dalam ranah legislatif. Pembahasannya berada di Komisi III DPR RI yang kini disebut tengah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan pandangan dan masukan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas partisipasi publik sebelum RUU Perampasan Aset diajukan sebagai usul inisiatif DPR.

Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan kesiapan untuk masuk ke tahap berikutnya. Supratman mengatakan penyusunan DIM dapat segera dilakukan setelah DPR mengambil keputusan mengenai usul inisiatif tersebut.

“Nah, itu sementara digodok, kita tunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat DPR segera bisa mengambil sebuah usul inisiatif, kami tentu pemerintah siap untuk segera menyusun DIM-nya,” ujarnya.

Namun, Supratman menegaskan pemerintah tidak dapat menetapkan target pembahasan ataupun mendesak DPR. Menurut dia, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.

“Kan tidak boleh. Itu kan ranahnya legislatif. Ya saya tidak boleh desak-desak kan kepada DPR,” katanya.

Meski demikian, pemerintah memastikan komunikasi antara Presiden Prabowo dan pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset terus berjalan. Supratman menyebut komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pembahasan tetap bergerak.

“Tapi yang pasti, komitmen itu tentu Presiden juga pasti sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut,” jelasnya. (man).