Halmahera | JATIMONLINE.NET,- Panggung megah peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, menyimpan kontras yang menyakitkan. Di balik pidato optimistis Presiden Prabowo Subianto tentang investasi hilirisasi senilai Rp180 triliun, warga lingkar industri justru menghadapi krisis ruang hidup dan ekologis.

Kunjungan kerja Presiden pada akhir pekan lalu mempertontonkan kesenjangan narasi. Di atas podium, masa depan Indonesia disebut cerah, wajah pekerja dinilai tanpa kemuraman, dan investor asing yang berani menanam modal dianggap sebagai saudara bangsa.

Namun realitas di kampung-kampung sekitar IWIP berkata lain.

Ekonomi Tumbuh, Piring Warga Kosong

Data di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah melonjak hingga 32 persen, tetapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. WALHI Maluku Utara mencatat produksi kelapa warga anjlok 82 persen dan pala anjlok 89 persen. Kebun-kebun yang selama turun-temurun menjadi tumpuan hidup tergusur perluasan kawasan industri.

“Dulu memetik dari kebun sendiri, kini harus membeli di pasar. Masa depan disebut cerah, tapi piring warga makin kosong,” tulis WALHI Malut dalam unggahan Instagram yang dikutip Senin (12/10).

Krisis ekologis juga kian nyata. Sumur-sumur warga menjadi asin akibat kerusakan hidrologis dan intrusi air laut. Investigasi lingkungan menemukan indikasi paparan merkuri dan logam berat, baik di ekosistem laut maupun di dalam darah warga. Disebutkan hampir separuh warga yang diperiksa memiliki kadar merkuri di atas ambang aman.

“Investor disebut saudara. Lalu warga disebut apa?” sindir WALHI.

Fasilitas Limbah Hanya 500 Meter dari Rumah

Kritik paling keras dilayangkan Direktur Eksekutif WALHI Maluku Utara, Astuti N. Kilwouw. Ia menilai PT IWIP terlalu berani menempatkan infrastruktur berisiko tinggi sangat dekat dengan permukiman.

Hasil pemantauan WALHI menemukan fasilitas pengelolaan limbah industri hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah warga, sementara fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) berjarak sekitar 700 meter.

“Jarak sedekat ini bukan persoalan sepele. Ruang hidup masyarakat tidak boleh dijadikan zona pertaruhan risiko industri,” tegas Astuti.

Menurutnya, teknologi HPAL memiliki tingkat bahaya tinggi. Proses ekstraksi nikel ini menggunakan tekanan tinggi, suhu ekstrem, dan asam sulfat pekat. Dampak ikutannya adalah produksi limbah tailing berupa slurry asam yang sangat korosif dan beracun dalam volume masif.

Setiap 1 ton nikel yang dihasilkan, diperkirakan menghasilkan 100 hingga 133 ton limbah. Karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan, pengawasan, dan mitigasi risiko yang sangat ketat.

“Fasilitas penampungan limbah HPAL saat ini dinilai memiliki risiko tinggi dan belum bisa sepenuhnya dinyatakan aman bagi keselamatan dan kesehatan warga,” ujarnya.

WALHI juga menyoroti kondisi pekerja. Di tengah pujian Presiden soal etos kerja orang Indonesia Timur yang keras dan setia, realitasnya mereka bekerja di suhu mencapai 40 derajat dengan kebisingan hingga 90 desibel. Sebagian bahkan harus pulang ke kampung halaman di Tual dan Sula dalam peti jenazah.

“Mereka tidak butuh pujian dan jatah makan. Mereka butuh pulang dalam keadaan hidup,” tutup WALHI dalam pernyataannya.

Di satu sisi pemerintah berpesan agar manajemen IWIP menjaga limbah, air, dan udara. Namun bagi WALHI, pesan lisan itu belum menjawab krisis nyata: warga yang menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri. (red).