Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Indikasi pemborosan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terkuak. Angkanya tidak kecil—diperkirakan mencapai Rp12 triliun dalam setahun, atau setara Rp1 triliun setiap bulan. Temuan ini langsung menjadi sorotan serius pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap bahwa pemborosan tersebut bersumber dari membengkaknya jumlah titik layanan yang jauh melampaui rencana awal. Program yang seharusnya terkendali justru berkembang tanpa perhitungan matang.

Awalnya, jumlah titik layanan MBG dirancang sebanyak 21.000 titik. Namun dalam pelaksanaannya, angka itu melonjak menjadi 27.877 titik. Artinya, ada kelebihan 6.877 titik yang tidak direncanakan sejak awal.

Lonjakan ini berdampak langsung pada pembengkakan anggaran. Jika satu titik layanan menghabiskan sekitar Rp 6 juta per hari, maka tambahan 6.877 titik itu menghasilkan pengeluaran ekstra yang sangat besar.

Dalam hitungan kasar, tambahan biaya tersebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan. Jika ditarik dalam setahun, totalnya menyentuh angka Rp 12 triliun—angka yang disebut sebagai indikasi pemborosan dalam pengelolaan sebelumnya.

“Kalau Rp 6.000.000 satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Berarti kalau satu tahun Rp 12 triliun,” kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Masalah ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menilai perlu ada penataan ulang agar kebocoran anggaran tidak terus berlanjut.

Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan tenggat waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola program MBG. Program yang dinilai sudah berjalan baik akan dilanjutkan, sementara yang bermasalah akan dievaluasi dan diperbaiki.

Sebagai langkah awal, BGN langsung menghentikan sementara penambahan titik layanan baru. Saat ini, total 27.877 titik yang sudah ada akan dipetakan ulang untuk memastikan apakah jumlah tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru berlebihan.

Selain itu, pendekatan efisiensi mulai diterapkan. Pemerintah berupaya menekan ketergantungan pada APBN dengan mendorong pendanaan dari CSR perusahaan, hibah, hingga investasi pihak swasta, khususnya untuk pembangunan dapur di wilayah 3T.

Ke depan, program MBG tidak lagi sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Dengan pemborosan yang mencapai triliunan rupiah, evaluasi menyeluruh menjadi langkah yang tak bisa ditunda. (sar/nis/min).