Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani sebagai prioritas tingkat nasional. Instruksi tersebut diberikan agar seluruh langkah darurat dapat berlangsung cepat dan dukungan sumber daya tidak terkendala.

Dalam keterangan pers di Posko Bantuan Bencana Sumatra, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Presiden menegaskan jaminan ketersediaan dana maupun logistik harus dipenuhi sepenuhnya.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk memastikan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya melalui pemanfaatan dana siap pakai pada masa tanggap darurat,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan bahwa seluruh kementerian serta lembaga negara diminta meningkatkan kecepatan respons untuk menangani dampak bencana di berbagai wilayah Sumatra. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan warga, penyaluran bantuan, serta pemulihan fasilitas yang terdampak.

“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan seluruhnya fokus pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan vital. Penanganannya dilakukan dengan mengerahkan sumber daya maksimal dari pemerintah pusat, mulai dari BNPB hingga dukungan dari TNI dan Polri,” paparnya.

Pratikno juga menyampaikan bahwa Presiden meminta respons terhadap kebutuhan masyarakat dilakukan secara terus-menerus dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Setiap instansi diminta menyesuaikan langkah mereka dengan kondisi lapangan yang berkembang cepat.

“Instruksi dari Presiden tegas: seluruh sumber daya kementerian, lembaga, TNI, dan Polri harus dikerahkan, dan tiap saat harus ada perbaikan serta peningkatan layanan bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah bencana ini telah berstatus bencana nasional, Pratikno tidak menekankan pada penetapan status, tetapi menegaskan bahwa pemerintah sudah menerapkan pola penanganan nasional.

“Saat ini semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB diperintahkan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangani bencana di Sumatra. Penanganannya benar-benar dilakukan dengan kekuatan penuh di tingkat nasional,” tutupnya. (win/cntr).