Lewat Diskusi Publik, GUSDURian Sidoarjo Kritik Keras DPR dan Pemerintah

Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Jaringan GUSDURian Sidoarjo menggelar diskusi publik bertajuk “Deliberasi Sipil, Rakyat atau Pejabat yang Berdaulat” pada Jumat (5/9/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan.

Diskusi publik tersebut digelar sebagai bentuk kritik dan protes atas sikap DPR yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat. Koordinator GUSDURian Sidoarjo, Febrianti Ryan Ariyani, menyebut kegiatan ini sebagai ruang bersama untuk menyuarakan keresahan warga. “Diskusi ini sebagai ruang aspirasi masyarakat sipil, khususnya warga Sidoarjo, bahwa kita harus terus sadar dan selalu mengawal kebijakan yang dirasa kurang pro dengan masyarakat,” ujarnya.

Febri juga menyinggung situasi nasional belakangan ini yang dianggap memicu kekecewaan publik. Ia menyebutkan mulai dari pajak rakyat yang semakin meninggi, tunjangan anggota dewan yang ikut naik, hingga pernyataan kontroversial sejumlah politisi. “Belum lagi sikap aparat yang begitu represif dalam merespon demo, dan Presiden yang lebih memilih membagikan tanda bintang jasa ketimbang fokus menghadapi carut-marut negeri ini,” katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, Savic Ali—Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi sekaligus Direktur NU Online—serta Dwi Winarno, Ketua PP GP Ansor Bidang Pengembangan SDM. Keduanya memberikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Pada kesempatan yang sama Dwi Winarno, Ketua PP GP Ansor Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa salah satu sorotan adalah kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang muncul di tengah menurunnya penghasilan masyarakat. “Salah satu pemicu demonstrasi 28–30 Agustus 2025 adalah kebijakan kenaikan gaji DPR. Ironisnya, ketika rencana itu dibacakan, mereka malah asyik berjoget, tanpa memikirkan bahwa kenaikan tersebut berjalan lurus dengan naiknya pajak rakyat,” ungkap seorang pembicara.

Dalam diskusi itu, GUSDURian Sidoarjo menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan aparat, yakni:

1. Reformasi Polri.
2. Mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta.
3. Membentuk tim investigasi independen atas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya selama aksi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan, serta membebaskan mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat sipil yang ditangkap.
4. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
5. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
6. Mempublikasikan secara berkala transparansi anggaran, termasuk gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas DPR.

Menutup kegiatan, Febri menegaskan bahwa diskusi ini bukan sekadar program rutin, melainkan panggilan nurani. “Kami ingin masyarakat Sidoarjo peka dalam merespons berbagai polemik yang terjadi di negeri ini. Hidup rakyat Indonesia!” serunya disambut dukungan para peserta. (min).