Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sidoarjo melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo atas penyelenggaraan acara buka puasa bersama yang dinilai mewah. Kegiatan tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk konflik akibat jalan berlubang yang memicu kecelakaan hingga menelan korban jiwa.

Berdasarkan surat undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 4 Maret 2026, acara buka bersama digelar pada Jumat (6/3/2026) di Mahabarata Palace, Graha Unesa Surabaya. Kegiatan itu mengundang berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua PC PMII Sidoarjo, Alfien Ananta, menilai penyelenggaraan acara tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, kemewahan acara tidak sejalan dengan realitas sebagian warga yang masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan.

“Ada kesan pemerintah tidak peka terhadap penderitaan masyarakat kecil. Di saat sejumlah persoalan publik belum terselesaikan, kegiatan yang menampilkan kemewahan justru digelar,” ujarnya.

PC PMII Sidoarjo juga menyoroti kontras antara fasilitas yang dinikmati para pejabat dengan kondisi masyarakat di lapangan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial semacam itu patut dipertanyakan, terutama di tengah tuntutan efisiensi penggunaan dana publik.

Selain itu, PMII mencatat sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penanganan serius, seperti konflik akibat jalan berlubang yang memicu kecelakaan, banjir di beberapa wilayah, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga persoalan lapangan pekerjaan.

Wakil Sekretaris Eksternal PC PMII Sidoarjo, Burhan, menyebut pemerintah seharusnya menunjukkan empati kepada masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.

“Sangat miris ketika acara digelar dengan hidangan mewah, sementara di sisi lain ada warga yang masih cemas menghadapi berbagai persoalan hidup. Pemerintah seharusnya hadir dengan empati dan solusi,” katanya.

PC PMII Sidoarjo kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Sidoarjo. Pertama, meminta adanya transparansi mengenai sumber dan besaran anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di masyarakat.

Selain itu, PMII juga meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih substantif dengan berbagai elemen masyarakat yang terdampak konflik, agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

PMII berharap Pemkab Sidoarjo lebih fokus pada persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak, penanganan banjir tahunan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta perluasan lapangan pekerjaan. Menurut mereka, langkah nyata di bidang tersebut akan lebih dirasakan manfaatnya oleh warga dibandingkan kegiatan seremonial. (min).