Pusaka; Ketua DPRD Sidoarjo “Tidak Layak” dan Kompetensinya Diragukan

  • Bagikan
Fatihul Faizun
Koordinator PUSAKA Sidoarjo

Sidoarjo,- Polemik skema pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Barat Kabupaten Sidoarjo agaknya kembali memanas. Meski soal skema pada dasarnya sudah menjadi keputusan bahwa pembangunannya melalui APBD, otomatis skema KPBU ditolak.

Akan tetapi beberapa hari yang lalu Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, M.Kes mengeluarkan statemen yang mengejutkan. Usman menyatakan dengan nada menagih soal bagaimana tanggung jawab moral 6 Fraksi untuk bisa mendorong Eksekutif membangun RS Krian, karena itu yang sangat diharapkan oleh Masyarakat Sidoarjo Barat.

Pada kesempatan berbeda, Fatihul Faizun, selaku koordinator Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) Sidoarjo, mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak seharusnya keluar dari seorang Ketua DPRD.

“Pernyataan tersebut menurut saya jauh dari kata etis, Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Hal tersebut jelas tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pasal 35. Seharusnya beliaunya dapat menghormati hasil rapat paripurna sebagai forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam mengambil keputusan, tidak malah terkesan sebagai orang luar begitu, ini kan lucu,” jelas sosok yang akrab dipanggil paijo ini.

Paijo menambahkan Selaku Ketua DPRD harusnya dapat menjunjung tinggi hasil paripurna sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di DPRD, tidak justru malah terkesan sinis dengan anggota DPRD lainnya yang tidak satu fraksi dengan dirinya.

“Sejak menjabat menjadi Ketua DPRD Pak Usman beberapa kali mengeluarkan statemen yang menurut saya kurang layak, terkesan kapabilitas dan kompetensinya diragukan. Pertama, saat dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus KPBU. Dia menyatakan bahwa akan menanggung semua beban hukum kalaupun nanti dalam proses persetujuan Kerjasama oleh DPRD dianggap menyalahi aturan yang ada. Sampai dia menunjukkan satu kertas yang berisi tentang pernyataan kesediaan untuk bertanggungjawab atas semua persetujuan KPBU,” kata paijo. (uzi).

  • Bagikan